Himpunan peraturan pelaksanaan undang - undang perdagangan berjangka komoditi terdiri dari 2 peraturan pemerintah 2 keputusan presiden 1 keputusan menteri 1 keputusan menteri 1 keputusan kepala badan pelaksana bursa komoditi 19 keputusan kepala badan pengawas perdagangan berjangka komoditi

Pentingnya pengembangan hukum ekonomi dalam kurikulum fakultas hukum guna menghadapi era perdagangan bebas (studi pada fakultas - fakultas hukum perguruan tinggi di Kotamadya Medan)

Prosedur merger konsolidasi dan akuisisi dalam undang-undang No.1 tahun 1995

Pertanggung jawaban pengurus perseroan terbatas dalam hal terjadinya kepailitan ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 4 Tahun 1998

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintahan atas produksi dalam negeri untuk pengembangan Hukum Ekonomi Nasional masa Era Globalisasi

Syarat syarat pernyataan pailit menurut pasal 1 ayat (1) undang undang nomor 4 tahun 1998 dan penerapannya oleh peradilan niaga

Perjanjian lisensi atas hak kekayan perindustrian dalam perspektif hukumbisnis (suatu studi pembeian lisensi toyota motor corporation Japan kepada PT.Toyota Astra Motor)

Hukum bisnis

Analisis perdata terhadap tanggung jawab pelaku usaha atas produk makanan berkemasan plastik yang mengandung cacat tersembunyi (studi di kota Pematang siantar).

KUHD & kepailitan

Penuntun praktis perjanjian pemberian kuasa : menurut kitab undang-undang hukum perdata