Perkembangan pemerintah lokal menurut peraturan perundangan yang berlaku dengan pelaksanaan di daerah propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Restrukturisasi organisasi perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan UU No.22 tahun 1999 dan otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Kedudukan dan peranan badan pengawas daerah ( Bawasda ) dalam pengawasanfungsional setelah keluarnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah : ( studi kasus propinsi Sumatera Utara )

Pengelolaan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah :Tinjauan atas beberapa ketentuan dan substasi dalam penyelenggaraan kerjasama antar daerah

Desa dan daerah dengan tata pemerintahannya